Apa kelebihan dan kekurangan budaya politik parokial

Dalam budaya politik parokial terdapat integrasi antara pemimpin politik dengan pemimpin lainnya, misalnya pemimpin agama, ekonomi, budaya. Seorang kepala adat memimpin segala hal tak hanya politik ketika menjadi wakil masyarakatnya untuk menyampaikan aspirasinya, tapi sekaligus menjadi pemimpin agama pada upacara-upacara keagamaan, pemimpin ekonomi ketika mempertahankan hidup (survival) keluarga dan warganya dengan bertani, berkebun, berburu, dan sebagainya. Juga sebagai pemimpin budaya yang harus menjaga adat istiadat supaya tidak dipengaruhi oleh budaya lain yang dapat merusak kearifan lokal.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pendidikan yang rendah memicu budaya politik parokial semakin kuat tertanam dalam keyakinan masyarakat. Sebenarnya tak hanya masyarakat pedalaman, tak menutup kemungkinan juga masyarakat perkotaan jika tingkat partisipasi politiknya minim bisa dikategorikan memiliki budaya politik yang sama dengan sebab yang berbeda.

Jika pada masyarakat pedalaman budaya politik parokial terjadi karena kurangnya pendidikan sehingga akses informasi terhadap pendidikan politik sangat minim, maka pada masyarakat perkotaan justru sebaliknya, meskipun pendidikannya relatif lebih baik dan didukung oleh sarana-prasarana yang memadai untuk pendidikan politik, justru karena informasi dari media cetak dan elektronik seputar masalah politik negara yang tak ada habisnya mengakibatkan masyarakat kota menjadi hilang harapan (hopeless) terhadap sistem politik yang sedang berjalan.

Budaya politik parokial rentan sekali dimanfaatkan, sebab sifatnya desentralisir. Di pedalaman, ketua adat yang menjadi pemimpin politik masyarakat sekitarnya. Jika ketua adatnya berhasil dirayu dengan uang, jabatan, dan lain-lain lalu siap mengarahkan masyarakatnya untuk memilih seseorang atau suatu partai tanpa masyarakat ketahui terlebih dahulu. Itulah kekurangan yang mungkin sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

Pemerintah memiliki tanggung jawab lebih dalam mengubah budaya politik parokial ini supaya tingkat partisipasi masyarakat dalam politik meningkat melalui peningkatan kualitas pendidikan yang merata ke semua wilayah Indonesia terutama daerah-daerah terpencil yang yang harus diprioritaskan. Diharapkan dengan meningkatkan kualitas pendidikan bukan hanya partisipasi politik yang meningkat juga ekonomi, sosial, dan budaya mengalami perkembangan.

Di samping itu, pemerintah menciptakan budaya politik yang kompetitif, sportif, dan manusiawi. Jauh dari politik uang (money politik), primordialisme atau kesukuan, dan intimidasi terhadap suatu partai politik. Dari hal ini diharapkan agar masyarakat yang berpendidikan namun telah putus asa karena labilnya suasana politik kembali memiliki harapan dengan berpartisipasi pada Pemilu, Pilleg, Pilkada, dan sebagainya.