Beberapa perubahan yg dilakukan pemerintahan orde baru dibidang ekonomi

pemerintahan Orde Baru mengeluarkan kebijakan yang bersifat diskriminatif, yaitu PP 10 Tahun 1959-1960 dan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 286/KP/XII/1978 yang menyebutkan orang Tionghoa di Jawa tidak diperbolehkan berusaha di tingkat kabupaten. Kebijakan ini menyebabkan terpusatnya pemukiman etnis Tionghoa di perkotaan.
Di masa Orde Baru segelintir pengusaha Tionghoa dijadikan kroni oleh para penguasa untuk memupuk kekayaan. Dalam melakukan bisnisnya mereka banyak melakukan tindakan-tindakan kotor yang sangat merugikan rakyat. Sudah tentu hal ini menimbulkan citra yang sangat buruk bagi orang-orang Tionghoa di Indonesia. Perbuatan mereka benar-benar merusak kehormatan etnis Tionghoa dan menjadikan mereka sasaran empuk ketidak puasan rakyat.